Implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang

Image of Implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi terhadap bantuan hukum dan kurangnya pemberian bantuan hukum yang dimulai dari tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota palembang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Charles O Jones. Ada 3 aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan di lapangan dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber daya finansial, dimana sumber daya finansial masih belum cukup untuk LBH dalam memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) Interpretasi, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum sesuai dengan prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum adanya SOP yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima bantuan hukum dalam perkara perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup ke semua kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga Permasyarakatan tidak ke lingkungan masyarakat. Penelitian ini memberikan saran agar implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat miskin di Kota Palembang dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya dilengkapi Standar Operasional Prosedur sehingga pendampingan bisa dilaksanakan secara prosedur, serta perlu diupayakan adanya peningkatan anggaran untuk penerima bantuan hukum, dan harus adanya penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat seperti di tingkat kecamatan, kelurahan, RT maupun RW
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan, Hukum
Ketersediaan
S06410My LibraryTersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Palembang.,

Deskripsi Fisik

xiv, 92 hlm. : Ilus. + CD

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Advanced Search

Pilih Bahasa

UPT Perpustakaan UNSRI

Lokasi
Jl. Palembang - Prabumulih KM.32 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
perpustakaan@lib.unsri.ac.id
Jam Layanan
Hari senin s.d. Jumat : 08.00 - 22.00
Sabtu : 08.00 - 16.00

Top