STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1248-53-2

Collation

vii, 240 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

354.8 Sta s

AKUNTANSI PEMERINTAHAN Edisi 2000

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8140-25-7

Collation

xvi, 304 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

657.835 Gad a

KEUANGAN NEGARA Dalam Teori dan Praktek, Edisi 5

Edition

5

ISBN/ISSN

979-503-031-0

Collation

x, 428 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

343 Sup k

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.

Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the…

ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN DISKON DALAM PENGADAA…

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 terjadi penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian oleh Makhamah Agung…

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP…

The purpose of this study is to analyze value for money in the construction of deep wells in the south sumatera province environment and Land Service for the 2018 fiscal year. this type of research…

KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM P…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah…

PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24…

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mengelola Keuangan (Aset) berupa Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial, lalu pasal 52 …

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDAN…

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /…

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TE…

Meningkatnya jumlah penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal di OJK maupun yang masih ilegal, menyebabkan rawannya penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna jasa…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN …

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengena…

 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INS…

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan aktivitas ekonomi dan penanaman modal (investasi) khusunya di daerah harus lah disertai dengan pemberian insentif atau kemudahan investasi kepada masya…

EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM PRAKTIK PASAR MODAL DI IN…

The unavailability of regulations regarding the financial planning profession (financial planner), which in practice has entered the capital market sector in Indonesia, has created legal uncertaint…

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-421-898-7

Collation

xxii, 405 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

336 Yan h

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANA…

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi, salah satunya melalui kebijak…

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN U…

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba…

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

The formulation of community rights in monitoring village financial management can be found in 2 (two) arrangements, namely the Act Number 6 of 2014 concerning Villages and specifically regulated i…

POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-7985-41-4

Collation

xiv, 362 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.034 Kar p

Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-955-X

Collation

xv, 228 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.4 Bas k

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-328-9

Collation

xi, 406 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Sut h

Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik ( Edisi K…

-

HUKUM KEUANGAN NEGARA: Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-399-2

Collation

xii + 206 hlm., 21 cm.

Series Title

-

Call Number

343.03 Sai h

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-222-8

Collation

viii, 170 hlm. 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.03 Sai h

KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4117-8

Collation

x, 300 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

338 Sul k

KEUANGAN NEGARA dalam Teori dan Praktik

Edition

6

ISBN/ISSN

979-503-031-0

Collation

viii,391 hlm.: ilus.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

336.012 Sup k

Hukum Keuangan Negara & Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-60-1

Collation

x, 134 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Man h

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-15653-0-9

Collation

v, 114 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

352.1 Sta s

Akuntansi Pemerintahan ; IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-1486-60-6

Collation

xvii, 222 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

657.835 Afi a

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-898-7

Collation

xxii, 405 hlm. ; 21 cm

Series Title

Seri Keuangan Publik

Call Number

336.06 Yan h

HUKUM KEUANGAN NEGARA, EDISI REVISI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-399-2

Collation

xii, 206 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Sai h