TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKAN DEMOK…

Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu akan terus berkembang seiring dengan penyelenggaraan Pemilu dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga Pengawas Pemilu menjadi harapan untuk menj…

PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERA…

The implementation of Electronic Based Government System (hereinafter referred to as SPBE) in Regional Government is aimed at realizing efficient, effective, transparent and accountable work proces…

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UN…

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi unt…

HUKUM DIPLOMATIK TEORI DAN KASUS

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-451-7

Collation

x, 300 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.041 2 Sur h

EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA …

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah dilaksanakan oleh Mahkamah Agu…