DASAR-DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-02-1

Collation

xii, 128 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

320.509 598 Fau d

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN:1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-21-1609-0

Collation

xxxii, 274 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Ind i

Naskah Amandemen Lengkap UUD 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-341-142-2

Collation

346 hlm. : ilus. ; 18 cm

Series Title

-

Call Number

342.03 Nas n

RESISTENSI PEGAWAI ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTAN…

In the government area of Ogan Ilir Regency, the policy of providing additional employee income is regulated in Regent Regulation Number 25 of 2022. However, when the regulation was implemented, it…

EFEKTIVITAS KEGIATAN GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMAAH DI KECAMATAN KERTAPATI KO…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2019. Efektivitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah d…

KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2…

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MA…

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI PAR…

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang…

BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ad…

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI(Putusan Nomo…

Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Um…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLE…

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/P…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL…

Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tind…

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan…

BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BER…

Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam…

PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH K…

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Pener…

HIMPUNAN Peraturan Peraturan DAN Perundang- Undangan REPUBLIK INDONESIA

-

HIMPUNAN UNDANG - UNDANG KEPEGAWAIAN 2002 - 2004; Reformasi Administrasi Publik

Edition

Baru

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Collation

xii, 336 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342. 068 Ala h

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEPANIT…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-09-5

Collation

xvi, 162 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348.01 Suh p

KUHAP dan KUHP; Dilengkapi dengan : UU RI No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan …

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

KUHAP dan KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL : UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 65 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

344.012 596 Sis s

PERPRES No.36 Th. 2005 : PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK K…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-11-8

Collation

viii, 97 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Red p

HUKUM Pertambangan

Buku ini membahas mengenai hukum pertambangan yang mencakup kebijakan pemerintah, kegiatan usaha minyak dan gas, tinjauan terhadap UU No. 4 tahun 2009, tinjauan kontrak hingga pajak dan royalti pad…

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN 2002-2003 Reformasi Administrasi Publik

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Collation

xii, 509 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.068 Ala h

UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA dengan PERATURAN PELAKSANAANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

.

Collation

92 hlm. : 24 cm

Series Title

-

Call Number

346.01 Und u

Hukum PAJAK

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-394-4

Collation

x, 372 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.04 Sut h

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN LENGKAP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-59-2

Collation

xi, 270 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Red u

Problematika Hukum OTONOMI DAERAH di Indonesia

-

HAK TANGGUNGAN ASAS- ASAS, KETENTUAN- KETENTUAN POKOK DAN MASALAH YANG DI HAD…

-