PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifika…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi da…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang…

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasa…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum ya…

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…

Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/…

PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah ya…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…

ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) …

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…

Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana…

 PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…

Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (P…

This thesis examines the criminal responsibility of the Village Head as Perpetrators of Corruption Crimes in Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg and Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pl…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)�…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan h…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beber…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Region…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomo…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator dihar…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) d…

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is …

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang me…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENCAPAIAN TUJUA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 104 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Dah r

URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-2-9

Collation

xiv, 86 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Yah u

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

123 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Wiy t