PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO…

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran ter…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia I, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 308 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, EDISI REVISI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Collation

vii, 239 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rad h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-012-1

Collation

xiv, 388 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Hud h

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-028-8

Collation

xviii, 394 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rid h

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkem…

Sejak cetakan ketiga ( tahun 2000 ) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dala…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia 2, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 208 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342.095 98 Kan h

Pengantar ILMU HUKUM TATA NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-210-0

Collation

viii, 464 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ass p

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASAR-DASARNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

319 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ran h

PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

363 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

243 Kus p

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN BELIDA D…

Ikan Belida adalah fauna endemik asli Indonesia, dilindungi secara penuh. Oleh karena itu terdapat larangan penangkapan ikan belida tanpa izin. Penelitian ini membahas tentang larangan penangkap ik…

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIA…

Skripsi ini berjudul Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Adapun permasalah yang diangkat dalam skri…

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDU…

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDURAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg)”. Set…

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-79-3

Collation

xvi, 236 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Bur h

IMPLIKASI PENGATURAN TINDAKAN FAKTUAL PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI KEPUTUSAN …

Regulation Number 30 of 2014 concerning Government Administration has widened the paradigm of the state administrative decision definition. Article 87 of the Government Administration Regulation st…

PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH DITENGAH WABAH PANDEMI.

Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hu…

IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DALAM RANGKA TINDAKAN PE…

Skripsi yang berjudul Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admin…

DISKURSUS BERNEGARA DALAM ISLAM; DARI PERSPEKTIF HISTORIS,TEOLOGIS,HINGGA KEI…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-432-675-3

Collation

xi, 254hlm.; 24cm

Series Title

-

Call Number

297.272 Lut d

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-31-1

Collation

xxx, 692 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

SELAYANG PANDANG TENTANG SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 175 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Joe s

PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-210-0

Collation

viii, 464 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ass p

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Konsep good government dan good governance yang marak didengungkan akhir- akhir ini pada intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi, yang merupakan dua landasan utama hukum…

PENGERTIAN TENTANG NEGARA HUKUM

-

HUKUM TATANEGARA; SUMBER - SUMBER HUKUM TATANEGARA INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 223 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Soe h

MENGENAL MAJELIS RENDAH AUSTRALIA (HOUSE OF REPRESENTATIVES)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-221-4

Collation

viii, 156 hlm. : ilus. ; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

328.334 5 Rif m

Hukum Tata Negara Perbandingan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 131 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bas h

Membangun Koalisi Yang Otoritatif Dalam Menilai Proses Pembentukan Perundang-…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-99705-1-2

Collation

iv, 35 hlm.; 18 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Zen m

BEBERAPA PROBLEMA HUKUM PADA UMUMNYA DAN HUKUM TATA NEGARA PADA KHUSUSNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

146 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340 Soe b

GARIS BESAR HUKUM TATA NEGARA HINDIA BELANDA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

174 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Pau g

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG RE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

127 hlm . : 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u