HUKUM PERIZINAN Pengelolaan Sumber Daya Alam di WILAYAH LAUT DAERAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-625-2

Collation

xvi, 212 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.077 Sal h

KORELASI STATUS KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN KHUSUS DENGAN PELAKSANAAN PERIZINA…

Status Kawasan Ekonomi Khusus Kota Batam diperoleh pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, oleh karena itu dalam pengaturan wi…

EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PADA ANGKUTAN ANTAR KOTA PALE…

This research discusses the Evaluation of Certain Licensing Retribution Policies on the Palembang-Indralaya Inter-City Bus. The purpose of this research is to know the results of the Evaluation of …

Naskah akademis Peraturan Perundang - undangan tentang perizinan usaha kecil

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

49 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.06 Cha n

Kinerja badan penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu kota Palembang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pelayanan perizinan yang tidak bisa diselesaikan langsung di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pale…

Formulasi peraturan Desa Sidang Emas nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi pe…

Penelitian ini berjudul “Formulasi Peraturan Desa Sidang Emas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Tertentu”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perumusan dan…

Evaluasi peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir No.14 tahun 2009 tentang pembin…

Penelitian Ini dilatarbelakangi oleh pentingnya berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, khususnya berupa pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan IMB (Izin Mend…