DASAR-DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-02-1

Collation

xii, 128 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

320.509 598 Fau d

RESISTENSI PEGAWAI ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTAN…

In the government area of Ogan Ilir Regency, the policy of providing additional employee income is regulated in Regent Regulation Number 25 of 2022. However, when the regulation was implemented, it…

EFEKTIVITAS KEGIATAN GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMAAH DI KECAMATAN KERTAPATI KO…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2019. Efektivitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah d…

PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Hakim konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya haruslah independent dan imparsial, namun kebebasan dan kemandirian haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas…

KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2…

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MA…

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI PAR…

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang…

BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ad…

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI(Putusan Nomo…

Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Um…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLE…

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/P…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL…

Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tind…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEK…

Skripsi berjudul “RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)” yang rumus…

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan…

Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara-Republik Indone…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

279 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Rin r

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI S…

Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMB…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 96 ayat (1) menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai pembentukan perda provinsi,anggaran,dan pengawasan,sesuai …

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 372 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 PER p

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH MASKAPAI P…

Skripsi ini berjudul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan”. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mengan…

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA D…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-86-4

Collation

x, 83 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Oes n

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA D…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-85-7

Collation

xii, 82 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Oes n