PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KOR…

Judul Skripsi “Pertimmbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi (Studi Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 77/Pid.Sus-TPK/2019…

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) …

Skripsi yang berjudul Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/201…

KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PU…

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut persekongkolan tender menjadi perkara terba…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGG…

Skripsi ini berjudul “PertanggunganJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi Facebook (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER …

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/P…

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG …

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam…

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUK…

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the sam…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN…

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg) Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu bara…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TE…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas da…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

Skripsi ini berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang). Adapun rumusan masalah dalam peneli…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGA…

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektivitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyel…

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA…

ABSTRAK Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah memberantas perdaran gelap narkotika, sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak dapat sepenu…

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DA…

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi…

PERADILAN IN ABSENSIA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

224 hlm : ilus ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Pra p

REKONSTRUKSI Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan R…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-422-228-4

Collation

xviii, 336 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.07 Efe r

ANALISIS PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DAN THE RIGHT OF SELF DETERMINATION DAL…

Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang telah berintegrasi sejak lama. Namun seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan pemisahan diri Papua dari kelompok-kelompok pemberontak dengan dasar Hak…

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKU…

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Salah satu tindak pidana yang paling seringterjadi di masyarakat yaitu bentuk kejahata…

PERANAN BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi…

PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 103 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560762008

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 66 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T561822008

KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN SEBAGAI BENTUK PE…

Skripsi ini berjudul Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995 …

KOMPARASI ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDAN…

Korupsi merupakan kejahatan yang serius dampak yang ditimbukan pun dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan. Untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana maka harus juga terpenuhi unsur-unsur y…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDA…

Korupsi pada dasarnya dapat mengancam negara baik dari segala aspek, salah satunya pertahanan negara. Ditambah apabila yang menjadi pelakunya ialah seorang anggota militer yang merupakan komponen u…