PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokras…

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala…

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar…

KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi se…

PENGARUH EKSPOR NETO DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP KETERBUKAAN PERDA…

This research is to determine how much to analyze the effect of Net Export and Foreign Direct Investment on Trade Openness in ASEAN countries. The data used is secondary data sourced from the World…

 INOVASI E-GOVERNMENT DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI PENGGUNAAN SI…

The E-Government innovation can be interpreted as a renewal which is one of the efforts made to simplify the reporting process in overcoming problems that occur. Various government agencies, SOEs, …

PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHO…

Pilkada Sendiri ada dua tingkatan yaitu Provinsi dan bupati. Pada hal ini skripsi saya membahas mengenai Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Studi Kasus Permohinan IP/PAP/2020 Pasangan …

PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO…

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran ter…

PERAN HYBE CORPORATION DALAM DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN DI INDONESIA

South Korea is a country known for its successful public diplomacy, public diplomacy conducted by this country involves state actors and non-state actors such as companies. As an entertainment comp…

HUBUNGAN U.S QUANTITATIVE EASING POLICY, INTEREST RATE SPREAD, DAN CONTROL OF…

This study aims to analyze the impact of the U.S. Quantitative Easing Policy (QE), Interest Rate Spread, and Control of Corruption on Short-Term Debt in developing Asian countries. The data used in…

PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA PADA PROMOSI JABATAN BERDASARKAN ME…

This research is motivated by problems related to the career development of state civil servants in position promotions based on the merit system at the Personnel and Human Resources Development Ag…

IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BERAKHLAK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOT…

This research is entitled "Implementation of the ASN BerAKHLAK Core Value in the Communication and Informatics Office of Palembang City". The purpose of this study was to determine the implementati…

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BIRO PENGADAAN BARANG/ …

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mengenai kinerja serta mengetahui apa saja hambatan dari pelaksanaan mengenai strategi peningkatan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Bi…

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SANRI)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-867-8

Collation

v, 172 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

350.598 Sya s

EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG…

This research aims to determine the effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Personnel and Human Resources Development Agency of Palembang City. This research is a…

PERUBAHAN ORGANISASIONAL DINAS PERIKANAN SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERATURAN B…

Organizational change is the process of changing the state of an organization from the current state to the desired future with the aim of increasing organizational effectiveness. The purpose of th…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA DI KAB…

This research is about Implementation of Structural Transfer Policy of State Civil Service Officers in Empat Lawang. The purpose of this study was to determine the implementation of the Structural …

KEPENTINGAN KOREA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN NSP (NEW SOUTHERN POLICY) DI KAWA…

In making a policy, the state considers its national interests in relation to the economy, defense, world order and also ideology in order to protect and maintain the physical, cultural and politic…

INTERNATIONAL COLLECTIVE ACTION DALAM MERESPON KEBIJAKAN DEFORESTASI PRESIDEN…

Climate change is a change in air temperature or precipitation that has occurred in the world over the years. This is caused by several things such as deforestation or continuous logging of forests…

KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif …

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-793-8

Collation

x, 442 p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

379 Has k

Jurnal Bina Praja Vol. 7 No. 4 DESEMBER 2015

Edisi kali ini menampilkan 7 Artikel: 1. Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Desa Wisata Panglipuran Bali, M. Bashori Imron 2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusi…

MATERI POKOK ADNE4230/3 SKS/MODUL 1-9: SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8485-29-7

Collation

9 Jilid.; 30 cm.

Series Title

-

Call Number

354.09 Bul m

BARACK OBAMA: Dari Jakarta Menuju Gedung Putih

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1238-34-0

Collation

526 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

923.1 Oba b

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAM…

The purpose of this study was to find out the implementation of Online Single Submission (OSS) system in Department of Investment and Integrated Services One Door Prabumulih City. This research use…

BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI OKU SELATAN DALAM …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri OKU Selatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik diselesaikan …

PERTAMINA: PERUSAHAAN MINYAK NASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 346 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

665.5 Bar p

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1248-53-2

Collation

vii, 240 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

354.8 Sta s

AKUNTANSI PEMERINTAHAN Edisi 2000

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8140-25-7

Collation

xvi, 304 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

657.835 Gad a

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia I, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 308 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

POLITIK PENDIDIKAN: KEBUDAYAAN, KEKUASAAN, dan PEMBEBASAN

Dua buah buku yakni Pendidikan Kaum Tertindas ( Pedagogy of Opressed, Penguin Books. 1978; Edisi Indonesia diterbitkan oleh LP3ES, 1985 ) dan Gerakan Kebudayaan Untuk Kemerdekaan Cultural Action fo…