Article 22 of Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 5 of 2020 explains that legal facts examination on allegation of Notary violation from public reports, shall be implemented based on…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang…
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atas kehendak para pihak dibedak…