KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS SUAP …

Skripsi ini berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penetapan Kasus Suap Terhadap Anggota Militer Aktif. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai kewenangan KPK dalam penetapa…

PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAW…

Penulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN D…

ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELA…

ABSTRAK Skripsi Berjudul: ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/PID.SUS/2018 Permasalahan pad…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MEN…

Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah a…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg).” Adapun rumusan masalah dal…

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena ada…

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TA…

Salah satu peran utama penuntut umum dalam item perdilan pidana, adalah mengajukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam penuntut umum dalam mengajukan …

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI…

Judul dari penelitian ini adalah “Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan…

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKT…

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun…

Sumatera Ekspres 2024

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Habisi 4 Nyawa Kurang 10 Menit

Call Number

070.172 Sum s

INOVASI PELAYANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) SEBAGAI LAYANAN PENGADUAN KORU…

The Whistle Blowing System app is one of the innovations that provides improvements to digital-based alleged corruption complaint services. The research aims to find out how the innovation of the s…

Keadilan, Demokrasi, dan Korupsi: Esai-esai tentang Perilaku Elit Daerah dan …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-38-1

Collation

xiv, 186 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

345.03 Sho k

BERANTAS KORUPSI REFORMASI: CATATAN KRITIS BW

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-36-7

Collation

xxvi, 304 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

353.4 Wid b

DEMOKRASI, KORUPSI DAN KEADILAN: Esai-esai tentang Perilaku Elit Daerah dan L…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6709-22-1

Collation

xx, 248 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

364.1323 Sho d

Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-24-3

Collation

x, 178 Hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Jup h

PERADILAN KONEKSITAS DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN SKEMA KORUPSI YANG DILAKUKAN OL…

Skripsi ini berjudul "Peradilan Koneksitas Dalam Upaya Pengungkapan Skema Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dan Sipil". Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah me…

MELAWAN KORUPSI ILMU: Trajektori Sains Terbuka dan Psikoinformatika

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-02-7322-3

Collation

xv, 108 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Abr m

UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8004-49-7

Collation

iv, 250 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.023 Und u

DINASTI MARCOS: KORUPSI, HARTA DAN KEKUASAAN DI FILIPINA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-419-211-2

Collation

x, 542 hlm.; ilus.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

364.1323 Sea d

IMPLEMENTASI HABITUASI (PEMBIASAAN) GURU PPKn DALAM MENANAMKAN KESADARAN MORA…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi habituasi (pembiasaan) guru PPKn dalam menanamkan kesadaran moral anti-korupsi pada siswa di SMP Negeri 3 Mesuji OKI. Penelitian ini menggunak…

MEMBONGKAR GURITA CIKEAS: Di Balik Skandal Bank Century

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8174-35-0

Collation

183 hlm. : ilus. ; 15 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 Adi m

STRATEGI PEMBERATASAN KORUPSI NASIONAL, Edisi Maret 1999

Edition

-

ISBN/ISSN

979-95661-0-X

Collation

ix, 539 hlm. ; 16 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Bad s

KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI 5 PRO…

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas korupsi terhadap kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup pada 5 provinsi denan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Data yang digunakan pa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifika…

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi da…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang…

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasa…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum ya…