Tesis berjudul ‘Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Negara Usaha Negara Palembang (PTUN), yang mengupas permasalahan isu hukum yaitu pem…
Kreditur yang hanya memegang pengikatan jaminan sebatas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam perjanjian kredit akan mengakibatka…
Tesis yang berjudul “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian studi Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT”, mengkaji permasalahan/isu hukum m…
Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasin…
Dalam pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) melalui hibah, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 …
Perjanjian tertulis bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang ada yaitu Perjanjian Kredit.Umumnya menggunakan bentuk…
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan juga memiliki kewenangan untuk memberikan Nasihat/ Penyuluhan Hukum, akan tetapi Notaris tidak boleh memaksakan kehen…
Penelitian Fungsi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Pemungutan Honorarium Notaris Di Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, merupakan penelitian yang membahas mengenai kewenangan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian lisensi terbatas dalam perjanjian e-contract antara PT Gojek Indonesia kepada mitra kerjanya, tanggung jawab hukum masing-m…
Tesis tentang Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris (Studi Penerapan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya …
Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.Unda…
Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat per…
Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yan…
Tesis ini berjudul Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris. Penulisan t…
Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai waktu pembua…
Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak …
Rumah Sakit Swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum social lainnya. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosia…
Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana/kreditur dan penerima pinjaman/debitur. Salah satunya yang menjadi sorotan ada…
Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi dan waarmerking oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan waarmerking. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a) …
Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam prakteknya, terdapat akta notaris yang mengandung cacat yuridis sehingga akta …
Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 – DIR/ADK/007/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan…
Sebelum dilaksanakanya suatu perkawinan, haruslah dipikirkan secara matang apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan agama, hukum adat dan istiadat…
UU Pengadaan Tanah no 2 tahun 2012 sebagai suatu landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam pero…
Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seor…
Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai hak menguasai dalam hal mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur h…
Tesis berjudul : “Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada objek tanah yang sama”, menganalisis permasalahan/isu hukum, yaitu Upaya Penyelesaian …
Tesis yang berjudul’ Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang no.2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang no.30 Tahun 2004 Tentang …
Tesis ini berjudul Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi PerseroCV biasanya dengan keterbatasan modal, ketika CV berkembang, membuat para sekutu ingin memperluas …
Penelitian yang berjudul penerapa Aturan Tentang Perbuatan Tercela Yang Berakibat Pada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris. Dalam penerapan atauran tentang perbuatan tercela Notaris ditunt…
Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P, menentukan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sanksi pemberhentian semen…