UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALA…

Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT. PP London Sumat…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBUATAN OVERCLAIMED DALAM PROMOSI…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Overclaimed Dalam Promosi Oleh Influencer Pada Suatu Produk Skincare" Platform sosial media sekarang digunakan para pelaku usaha untuk melakukan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIADAAN INFORMASI GIZI PADA MINUM…

Bisnis Esteh Indonesia merupakan bisnis minuman yang dibuka dengan sistem waralaba, sehingga wajar apabila usaha tersebut menjamur dimana saja. Saat ini kegiatan usaha waralaba Esteh Indonesia tela…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK SKINCA…

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh konsumen atas pengiriman barang tidak sesuai pesanan melalui aplikasi TikTok Shop dan pertanggungjawaban sert…

PENERAPAN SISTEM IJON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH DUKU DI KABUPATEN OGAN …

A sale and purchase agreement is an agreement between a seller and a buyer in which the seller binds himself to hand over his ownership rights to an item to the buyer, and the buyer binds himself t…

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PID…

Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan ke pengadilan dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS…

Skripsi ini dengan judul Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin). Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan besar ya…

HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORU…

Skripsi ini berjudul “Hinaan Publik Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)”. Penelitian ini membahas tentang ba…

PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS DILIHAT DARI KEB…

Skripsi ini berjudul Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Abortus Provokatus Dilihat Dari Kebaharuan Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan 2023. Permasalahan yang diangkat pada penelitian i…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN V…

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur kepada Dini Sera Afrianti menjadi salah satu tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian publik. Dimana dalam putusannya, Majelis ha…

PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALA…

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan Lingkungan yang cukup serius dan seringkali disebabkan oleh aktivitas perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Dalam upaya untuk menegakka…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN A…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan”. Latar belakang penulisan skripsi ini yakni bagaima…

PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERAN…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pendekatan Follow The Money Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan fol…

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE…

Skripsi ini berjudul PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANTARA INDONESIA DAN ESTONIA. Dalam skripsi ini penulis menemukan permasalahan yaitu adanya perbed…

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKS…

Skripsi ini berjudul "Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)" yang membahas t…

PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DESERS…

ABSTRAKSkirpsi ini berjudul : Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Perkara Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Oditurat I-05 Palembang yang membahas tentang : Desersi m…

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM …

Skripsi Ini Berjudul Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan (Studi Kasus Penyelundupan Kucing Hutan). Latar belakan…

PENERAPAN SPEEDY TRIAL DALAM PROSES PEMBUKTIAN DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN…

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Kontitusi merupakan rangkaian proses untuk membuktikan telah terjadi kesalahan perhitungan suara milik penyelenggara…

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL MENURUT HU…

Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia dan Safe Spaces Act Filipina. Pelecehan verbal yang terjadi di media sosial s…

URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONE…

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun dalam praktiknya program ini sering me…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI …

Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wat Dan Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tsm)”. Dalam penelitian…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAH…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”. Dalam pen…

PENGATURAN USAHA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan thrifting saat…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUSAKAN DOKUMEN SERTIFIKAT HAK ATAS TANA…

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi mendukung perekonomian nasional. Perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur…

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA D…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterli…

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ON…

Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harg…

KONSEP GREEN CONSTITUTION DALAM PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH K…

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaanaya dijumpai tidak memadainya KUD at…

PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN …

Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator menga…

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM BESARAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DAL…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 199 hlm.; ilus..; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1447012024

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK P…

Penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana penjatuhan putusan pidana tambahan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi serta mengetahui tujuan pemidanaan dalam korupsi putusan Nomor 30/P…