UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MA…

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI PAR…

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang…

BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ad…

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI(Putusan Nomo…

Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Um…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLE…

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/P…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL…

Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tind…

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan…

BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BER…

Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam…

PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH K…

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Pener…

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH MASKAPAI P…

Skripsi ini berjudul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan”. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mengan…

Perundang-undangan: Dasar, jenis dan teknik membuatnya

Edition

Cet. 2.

ISBN/ISSN

979-518-717-1

Collation

x,: 227 hal. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.1 Sya p