PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG B…

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana…

PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama…

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UN…

ABSTRAK Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan ke…

ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN TIND…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

xxi, 212 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Nir a

APA DAN BAGAIMANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-201-X

Collation

xiv, 122 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.02 Emi a

PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF …

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga te…

ASAS KEKHUSUSAN SISTEMIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERUBAHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERUG…

Judul skripsi ini Pertimbangan Putusan Hakim Atas Perubahan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 2515k…

MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORU…

ABSTRAK Skripsi ini mengkaji tentang Mekanisme Sistem Penyidikan oleh Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Adapun metode pada penelitian skripsi ini memak…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA PUTUSAN NOMOR 15 PID.SUS-TPK/2016/…

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang khusus yang tergolong berat. Namun dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi hakim justru menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) yan…

PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN …

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg dan Putu…

PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 97 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T631632022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT …

ABSTRAK Skripsi ini berujudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg”. Adapun yang mel…

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEUANGA…

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Keuangan Negara”. Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya Kerugian-kerugian yang di alami…

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA …

Tindak pidana korupsi adalah hal yang kerap terjadi di negeri ini yang sangatlah merugian negara, lebih tepatnya merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kewe…

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UND…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pi…

PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KEJAKSA…

Pidana Uang Pengganti merupakan salah satu sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi berupa pembayaran uang pengganti diberikan sebagai upaya pemulihan ke…

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19: RASIONALITAS…

Skripsi ini di tulis dengan judul Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan). Korupsi terkatagori kejahatan Exta Ordinar…

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 130 hlm.:ilus.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T564412009

PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA K…

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid 19 dilatar …

MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KOR…

Bantuan hukum timbal balik merupakan salah satu kerjasama internasional yang efektif dalam penggunaan permintaan bantuan. Meningkatnya tindak pidana korupsi menyebabkan pemberantasan tidak lagi fok…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIF…

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugikan bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran …

PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ALASAN TER…

This study analyzes criminal liability and law enforcement against suspects or defendants of corruption that return state financial losses before the court verdict. This research is a normative leg…

KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK…

This is an empirical legal study using staturory and socio-legal approaches to reveal the truth systematically carried out to examine legal rules that are the focus of study and case approaches aim…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 69 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54360

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 73 hlm.: tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55503

PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA…

-

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 76 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54534

PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 73 hlm.: tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52663