PERADILAN KONEKSITAS DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN SKEMA KORUPSI YANG DILAKUKAN OL…

Skripsi ini berjudul "Peradilan Koneksitas Dalam Upaya Pengungkapan Skema Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dan Sipil". Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah me…

KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN MODUS CRYPTO…

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Modus Cryptocurrency di Indonesia”. Pada saat ini terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat. Terdap…

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDAS…

Lembaga Negara Indonesia ialah Lembaga negara yang dibentuk dengan berdasarkan kepada UUD 1945, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Salah satu Lembaga Negara Indonesia ialah Kejaksaan RI, yan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR …

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif, Tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif seringkali dilakukan oleh korporasi sepe…

PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMINJAMAN ENTITAS PERUSAHAAN LAIN SEB…

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pinjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb.…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONA…

ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh oleh oknum kepala sekolah SDN 079 kota Palembang atas nama terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. yang melakukan penyeleweng…

 PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK…

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan Putusan. Hakim No.6/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk dan No.43/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn-Tjk Dalam Menetapkan Putusan Pidana Suap pada Proyek PUPR. Penelitian dilakukan d…

PENGATURAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UPAYA…

Perkembangan dunia investasi di Indonesia pada era modern saat ini menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam kor…

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM P…

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling ) adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syaratsyarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhka…

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PEL…

Pandemi covid-19 membawa dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, yang saat ini menggunakan persidangan secara teleconference. P…

Koordinasi Lembaga Hukum Dalm Pemberantasan Korupsi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-8104-52-7

Collation

x, 77 hlm,21 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 23 pen p