KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT KETENTUAN PASAL 29 PERATURAN DA…

This thesis is entitled "Authority of Waste Management Institutions According to the Provisions of Article 29 of Palembang City Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Management of Househo…

PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Hakim konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya haruslah independent dan imparsial, namun kebebasan dan kemandirian haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas…

ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA: PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KO…

Penelitian ini berjudul “Analisis Negara Hukum Indonesia: Peralihan dari Supremasi MPR ke Supremasi Konstitusi”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Republik Indonesia men…

PELAKSANAAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat tambahan yang digunakan DPR RI untuk melindungi kehormatan, nama baik, dan martabat anggotanya. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang…

HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (KAJIAN PEMBENTUKAN PERATUR…

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tindakan Pemerintah Dae…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEK…

Skripsi berjudul “RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)” yang rumus…

PANDUAN LENGKAP MEMBUAT Surat - Surat KUASA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-065-032-9

Collation

x, 230 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340 Wic p

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI S…

Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMB…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 96 ayat (1) menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai pembentukan perda provinsi,anggaran,dan pengawasan,sesuai …

IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TERHADAP MA…

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN PASAL 22 Peraturan Daerah NO 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT DI KOTA PALEMBANG, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana Implementasi Pa…

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEN…

This study discussesthe synchronization of the authority of the Central Government and Local Government for the implementation of forestry in the local/region (Study of the Application of Article 1…

EKSISTENSI E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SETELAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 95 hlm.:ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T318482020

PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HU…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 76 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.37 Sur p