PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifika…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi da…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang…

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasa…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum ya…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beber…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Region…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomo…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator dihar…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) d…

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is …

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA …

Money Laundering is a special crime that is regulated outside the Criminal Code. In 2002 Indonesia was included in the category of a country that was not cooperative in eradicating the Crime of Mon…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH …

Corruption is categorized as an extraordinary crime (Educated Criminal), so it is necessary to have an extraordinary law enforcement method (extra ordinary) as a concrete step in eradicating corrup…

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG…

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara…

STRATEGI PENCEGAHAN & PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-95-3

Collation

xiii, 141 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

345.023 23 Cha s

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK (STUDI PIDANA PENCUCIAN UANG …

Money laundering as a crime with an international dimension has a negative impact on the economy of a country. This money laundering crime can not only be carried out by individuals, but can also b…

PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI S…

Penelitian ini dengan judul “Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.” Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah per…

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN…

Skripsi ini berjudul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Penerapan Kerugian Negara Secara Nyata terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaks…

ANALIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA …

Dalam wilayah lingkungan kepabeanan sering kali didengar dimasyarakat bahwa wilayah instansi kepabeanan seringkali adanya tindak kejahatan korupsi. Halini diikuti dengan tindak pidana yang sering t…

KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 110 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T381812020

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

WEWENANG KPK DALAM SIDANG KONESITAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 123 hlm.:ilus; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T356152020

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG UNDANG NO. 28 TAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 78 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53297

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG …

-