KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.

Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the…

ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN DISKON DALAM PENGADAA…

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 terjadi penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian oleh Makhamah Agung…

KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM P…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah…

PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24…

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mengelola Keuangan (Aset) berupa Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial, lalu pasal 52 …

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDAN…

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /…

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TE…

Meningkatnya jumlah penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal di OJK maupun yang masih ilegal, menyebabkan rawannya penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna jasa…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN …

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengena…

 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INS…

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan aktivitas ekonomi dan penanaman modal (investasi) khusunya di daerah harus lah disertai dengan pemberian insentif atau kemudahan investasi kepada masya…

EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM PRAKTIK PASAR MODAL DI IN…

The unavailability of regulations regarding the financial planning profession (financial planner), which in practice has entered the capital market sector in Indonesia, has created legal uncertaint…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANA…

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi, salah satunya melalui kebijak…

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN U…

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba…

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

The formulation of community rights in monitoring village financial management can be found in 2 (two) arrangements, namely the Act Number 6 of 2014 concerning Villages and specifically regulated i…

POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-7985-41-4

Collation

xiv, 362 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.034 Kar p

Hukum Keuangan Negara & Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-60-1

Collation

x, 134 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Man h

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PERBANKAN DALAM PRESPEKTIF PERATURAN…

Skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai urgensi lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan bagai…

ASAS PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM CHARGE) (ACQUIT ET DE DIREKSI ATAS KESAL…

The Board of Directors has the responsibility to attach and account for the Annual Financial Statements at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS). According to the Company Law, if the Ann…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 69 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T556682009

PROSEDUR PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENYELAM…

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang wajib dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian negara. Dalam pelaksanaannya, pengemb…

IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENGESAHKA…

Skripsi ini mengkaji mengenai Implikasi Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwailan Rakyat (DPR) Dalam Mengesahkan APBN. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, dengan…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KERUGIAN K…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 99 hlm.:ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T314032020

KOMPEDIUM HUKUM BIDANG KEUANGAN NEGARA: (SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-52-9

Collation

viii, 175 hal : 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Soe k

Hukum Anggaran Negara

Edition

-

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Collation

xi,203 hal.; ill.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

343.03 Boh h