PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK (STUDI PIDANA PENCUCIAN UANG …

Money laundering as a crime with an international dimension has a negative impact on the economy of a country. This money laundering crime can not only be carried out by individuals, but can also b…

PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN COVID-19

Wabah Covid-19 mengakibatkan Perekonomian negara memburuk sehingga membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan cara memberikan bant…

PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)”. Pelaku kejahatan umumnya…

PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI JALUR DIPLOM…

Korupsi merupakan ekstraordinary crime. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mekanisme pen…

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 20…

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menja…

PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATA…

Lembagaa Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana Hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berk…

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 61 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T560482009

TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 89 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560712008

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaks…

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 130 hlm.:ilus.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T564412009

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling ) adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syaratsyarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhka…

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T556882008

PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI S…

Penelitian ini dengan judul “Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.” Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah per…

PERAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada saat ini korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang di hadapi oleh aparat penegak hukum dan juga bangsa ini. Terhadap penyidikan tindak pidana korupsi sering terjadi permasalahan men…

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN…

Skripsi ini berjudul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Penerapan Kerugian Negara Secara Nyata terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaks…

ANALIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA …

Dalam wilayah lingkungan kepabeanan sering kali didengar dimasyarakat bahwa wilayah instansi kepabeanan seringkali adanya tindak kejahatan korupsi. Halini diikuti dengan tindak pidana yang sering t…

KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 110 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T381812020

PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA K…

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid 19 dilatar …

MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KOR…

Bantuan hukum timbal balik merupakan salah satu kerjasama internasional yang efektif dalam penggunaan permintaan bantuan. Meningkatnya tindak pidana korupsi menyebabkan pemberantasan tidak lagi fok…

KOMPARASI ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDAN…

Korupsi merupakan kejahatan yang serius dampak yang ditimbukan pun dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan. Untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana maka harus juga terpenuhi unsur-unsur y…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIF…

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugikan bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SWASTA PADA PEMBA…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah satu pihak swasta yaitu tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat penu…

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUN…

Skripsi ini berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN”, adapun permasalahan dalam skripsi ini yang pertama adalah Bagaimana..pengaturan kewenanga…

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTAN…

Skripsi berjudul Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan mas…

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK…

Penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik menjadi dasar bagi hakim untuk dapat memberikan sanksi yang seadil-adilnya kepada para pelaku tindak pidana k…

TATA KELOLA ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Aset hasil korupsi terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, dari yang berwujud hingga tidak berwujud, hingga Memerlukan perlakuan yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan sifatnya. Terhadap aset hasi…

PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ALASAN TER…

This study analyzes criminal liability and law enforcement against suspects or defendants of corruption that return state financial losses before the court verdict. This research is a normative leg…

KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK…

This is an empirical legal study using staturory and socio-legal approaches to reveal the truth systematically carried out to examine legal rules that are the focus of study and case approaches aim…

integrito; JAGA BANSOS AGAR TAK GEMBOS, Edisi 1 2021

Edition

1

ISBN/ISSN

2086-0919

Collation

74 hlm,; ill.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340.5 Int i