Analisis hukum peralihan aset yayasan unit usaha rumah sakit menjadi Perseroa…

Rumah Sakit Swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum social lainnya. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosia…

Penentuan harga objek lelang dalam eksekusi hak tanggungan dilihat dariperlin…

Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana/kreditur dan penerima pinjaman/debitur. Salah satunya yang menjadi sorotan ada…

Kekuatan pembuktian kuasa yang tertera dalam perjanjian bagi bangun yang dibu…

Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi dan waarmerking oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan waarmerking. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a) …

Penomoran dan Penanggalan yang sama Pada Dua Akta yang Berbeda Sebagai Alasan…

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam prakteknya, terdapat akta notaris yang mengandung cacat yuridis sehingga akta …

Akibat hukum perpanjangan perjanjian kredit ritel bank di bawah tangan yang m…

Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 – DIR/ADK/007/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan…

Keabsahan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghami…

Sebelum dilaksanakanya suatu perkawinan, haruslah dipikirkan secara matang apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan agama, hukum adat dan istiadat…

Pengadaan tanah yang dilaksanakan pihak swasta untuk pembangunan Jalan Tol Ka…

UU Pengadaan Tanah no 2 tahun 2012 sebagai suatu landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam pero…

Analisis yuridis surat kuasa wali nikah kepada kepala Kantor Urusan Agama yan…

Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seor…

Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris dalam kaitannya dengan pemb…

Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai hak menguasai dalam hal mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur h…

Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada obj…

Tesis berjudul : “Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada objek tanah yang sama”, menganalisis permasalahan/isu hukum, yaitu Upaya Penyelesaian …

Hak ingkar notaris sebagai saksi tindak pidana dikaitkan denga pasal 16 ayat …

Tesis yang berjudul’ Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang no.2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang no.30 Tahun 2004 Tentang …

Perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Tesis ini berjudul Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi PerseroCV biasanya dengan keterbatasan modal, ketika CV berkembang, membuat para sekutu ingin memperluas …

Penerapan aturan tentang perbuatan tercela yang berakibat pada pemberhentian …

Penelitian yang berjudul penerapa Aturan Tentang Perbuatan Tercela Yang Berakibat Pada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris. Dalam penerapan atauran tentang perbuatan tercela Notaris ditunt…

Sanksi pemberhentian sementara notaris yang dinyatakan dalam proses pailit

Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P, menentukan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sanksi pemberhentian semen…

Peralihan saham karena pewarisan yang dicantumkan nama panggilan pada akta no…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan peranan notaris terhadap ketelitian pencantuman identitas para pihak pada akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroa…

Tanggung jawab hukum Notaris atas penggelapan uang setoran pajak dalam peral…

Dalam tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps tentang perbuatan penggelapan uang setoran…

Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta tentang kerahasia…

Suatu kesaksian mempunyai peranan penting dalam suatu pembuktian. Sebagai alat bukti tentunya, kesaksian mempunyai arti penting. Disebut sebagai suatu alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutusk…

Perbandingan hukum pembuatan wasiat menurut hukum perdata barat dan hukum kew…

Tesis ini yang berjudul “ Perbandingan Hukum Pembuatan Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam rangka pembangunan Hukum Wasiat Nasional” , Mengkaji permasalahan/ Isu …

Perlindungan konsumen terhadap perjanjian sewa beli yang bersifat baku

FARIED ANDRIANI KURNIAWAN, Nomor Induk Mahasiswa: 02022681519049. Perlindungan Komsumen Terhadap Perjanjian Sewa Beli Yang Sifatnya Baku. Di bawah bimbingan Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. dan …

Penerapan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelaks…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 100 hlm. : ilus. ; 30 Cm.

Series Title

-

Call Number

347.016 075 981 6 Pon p

Tanggung jawab terhadap kewajiban notaris pada masa jabatannya akan berakhir

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana …

Pengaturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut kompilasi hu…

Dalam hal hubungan wasiat antara anak angkat dengan orang tua angkat, KHI menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Sebagaimana yang…

Status Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17…

“Status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi”, m…

Tanggung Jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS dalam pemberit…

Penelitian ini bertujuan mengenai Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran Akta pernyataan Keputusan Rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan dan mengkaji mengenai Akta peryataan keputusan …

Penegakan kode etik notaris tentang kewajiban pemasangan papan nama oleh nota…

Ketentuan mengenai Kewajiban Pemasangan Papan Nama Oleh Notaris telah diatur dalam pasal 3 angka Kode Etik Notaris, Meski telah diatur didalam Kode Optik Notaris masih saja ditemukan Notaris yang m…

Perlindungan hukum bagi kreditur yang dalam pemberian kredit hanya men…

Tesis berjudul : “Perlindungan hukum bagi kreditur yang dalam pemberian kredit hanya menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan”, menganalisis permasalahan/isu hukum…

Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dala…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang…

Restitusi Pajak penghasilan Final Atas Batalnya Transaksi Jual Beli T…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Restitusi Pajak Penghasilan Final Atas Batalnya Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Dengan Perjanjian …

Peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan …

Tesis ini berjudul: “Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipula…

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyimpan dan memelihara protokol nota…

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atas kehendak para pihak dibedak…