PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 166 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1680502025

KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH WARGA SIP…

Koneksitas merupakan proses hukum untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan bersama- sama ( delik penyertaan ) yang perkara pidana nya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Mili…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN YANG TERJAD…

Penelitian yang penulis lakukan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan yaitu seiring den…

PENERAPAN MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TA…

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un…

PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Harta waris merupakan hak bagi ahli waris yang telah ditinggalkan. Dalam pembagian harta waris seringkali menjadi permasalahan yang harus diselesaikan hingga keranah pengadilan. Pada praktiknya, da…

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM PENERBITAN KARTU K…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberlakukan untuk memperjelas status perkawinan dengan menerbitkan …

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN KORBAN MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION…

Tesis ini berjudul “Optimalisasi Pemeriksaan Korban Melalui Metode Scientific Crime Investigation Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian bertujuan untuk dapat di Optimalisa…

PERKAWINAN BEDA AGAMA (DISPARITAS CULTUS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 108 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1686082025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN…

Mahkamah Agung dalam hal ini merespon kebutuhan pemenuhan hak- hak perempuan selama menjalani proses persidangan, perlindungan hak selama persidangan sebagai pihak yang berperkara dan pemenuhan hak…

PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BE…

Before the enactment and legalization of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), regulations addressing sexual violence were found in several laws, such as the Child Protection Law, the Law on…

PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (…

Bagaimana penerapan asas koneksitas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor Nomor 85-K/PM I-04/AD/VIII/2024 dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak…

PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY PADA TINDAK PIDANA KORPORSI DI INDONESIA (…

Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pidana Pengganti adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Pada mulany…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BARANGNYA HILANG DI PENITIPAN BARAN…

Penitipan barang teijadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama Di Kota Palembang terdapat supermarket yang memi…

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDE…

Skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Pengaturan Tindak Pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2…

ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG…

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pada setiap Kementerian/Lembaga yang efektif dan efisien didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah Barang Milik Negara. Akan teta…

KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM…

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 menimbulkan kekaburan huku…

HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2…

Skripsi ini mengangkat isu hukum masalah hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum melalui regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umu…

PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PERSEKONGKOLA…

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode e-procurement. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan…

PENGGANTIAN KERUGIAN DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI …

Penelitian ini menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt//2023/PN Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat…

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTI…

Skripsi ini dibuat dilatarbelakangi dari maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan prajurit TNI, yang berakibat pada proses pemecatan dengan tidak hormat yang dijatuhkan te…

PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REM…

Penelitian ini berjudul Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Remaja wanita dan Remaja Pria di Kota Medan. Kekerasan seksual adalah isu serius yang berhubun…

PERSYARATAN PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH

Pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023 dengan total 271 jabatan kep…

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG N…

Sebelum berlakunya Undang-Undang kewarganegraan No.12 tahun 2006 , Indonesia memiliki Undang-Undang kewarganegaraan yang terdahulu yaitu Undang-Undang No.62 tahun 1958 yang mana di dalam undang-und…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA NOTA PEMBELIAN YANG …

Pencantuman klausula baku yang terdapat pada nota pembelian yang menuliskan “Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” itu tidak sesuai dengan UUPK, karena dalam UUPK Pasa…

STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA …

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Y…

ANALISIS KASUS SAMSUNG ELECTRONICS DENGAN APPLE INCORPORATION DALAM PERSPEKTI…

Kasus antara Perusahaan Samsung Electronics dan Perusahaan Apple Inc. Merupakan sengketa dalam hal hak paten. Hak paten yang dimaksud adalah hak paten pada bidang desain dan teknologi yang dimiliki…

HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang …

PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH …

Dengan beredarnya ponsel smartphone supercopy yang ditawarkan oleh penjual counter handphone dengan janji bahwa kualitas smartphone supercopy 98% dengan kualitas smartphone yang asli kepada konsume…

KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA…

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan kedaulatan Negara Indonesia yang dilihat secara vertikal dan secara horizontal, bagaimana sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini mengatur…