PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (…

Bagaimana penerapan asas koneksitas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor Nomor 85-K/PM I-04/AD/VIII/2024 dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BARANGNYA HILANG DI PENITIPAN BARAN…

Penitipan barang teijadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama Di Kota Palembang terdapat supermarket yang memi…

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG N…

Sebelum berlakunya Undang-Undang kewarganegraan No.12 tahun 2006 , Indonesia memiliki Undang-Undang kewarganegaraan yang terdahulu yaitu Undang-Undang No.62 tahun 1958 yang mana di dalam undang-und…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA NOTA PEMBELIAN YANG …

Pencantuman klausula baku yang terdapat pada nota pembelian yang menuliskan “Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” itu tidak sesuai dengan UUPK, karena dalam UUPK Pasa…

STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA …

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Y…

ANALISIS KASUS SAMSUNG ELECTRONICS DENGAN APPLE INCORPORATION DALAM PERSPEKTI…

Kasus antara Perusahaan Samsung Electronics dan Perusahaan Apple Inc. Merupakan sengketa dalam hal hak paten. Hak paten yang dimaksud adalah hak paten pada bidang desain dan teknologi yang dimiliki…

HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang …

PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH …

Dengan beredarnya ponsel smartphone supercopy yang ditawarkan oleh penjual counter handphone dengan janji bahwa kualitas smartphone supercopy 98% dengan kualitas smartphone yang asli kepada konsume…

KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA…

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan kedaulatan Negara Indonesia yang dilihat secara vertikal dan secara horizontal, bagaimana sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini mengatur…

PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI S…

Putusnya perkawinan karena perceraian semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan dengan berbagai macam persoalan. Perceraian (echtscheiding) adalah suatu cara pembubaran perkawinan ka…

ANALISIS TENTANG ASAS KONSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (STUDI A…

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadan…

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI SE…

Program bayi tabung merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keturunan, karena disebabkan rahim isteri mengalami kelainan at…

PERBANDINGAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UND…

Judul Skripsi “Perbandingan Alat Bukti Pada Putusan Hakim Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasal…

ANALISIS PERBANDINGAN JUSTICE COLLABORATOR, SAKSI MAHKOTA DAN WHISTLEBLOWER D…

Skripsi ini berjudul “Analisis Perbandingan Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana”. Justice collaborator, Saksi mahkota dan Whistleblower m…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKS…

Limbah infeksius rumah sakit merupakan salah satu limbah yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga untuk mengelola limbah tersebut diperlukan penanganan khusus. Pr…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN ATAS PERSEBARAN DATA NASABA…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan memiliki…

PENORMAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PEN…

Pengecualian ambang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada individu yang sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, memang berk…

PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomo…

Skripsi Berjudul : PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs). Permasalahan dalam skripsi ini adanya kasus pembunuhan berencana yang dilaksa…

URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENILAIAN AHLI

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait konsep hukum dan akibat hukum dari pengaturan alternatif penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme penilaian ahli. Penelitian in…

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PHISING…

Skripsi ini berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phising di Bidang Perbankan”. Latar belakang penulisan ini adalah seiring berkembangnya teknologi pembayara…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PHISING

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Phising”. Latar belakang penulisan ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat besar dalam…

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN SERTA STANDAR PROGRAM …

Skripsi yang berjudul Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, membahas …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DI BAWAH UMUR ATAS HARTA WARISAN Y…

Dalam Hukum Waris Perdata terdapat suatu sistem, yaitu sistem kewarisan. Sistem ke warisan KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual, yaitu sejak terbukanya waris, harta waris dapat dibagi-bag…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REM…

Pelanggaran lalu lintas secara tidak langsung sering kali di anggap sebagai suatu tindakan melawan hukum yang tidak memiliki konsekuensi karena sifat pelanggarannya yang lebih menekankan aspek admi…

Demokratisasi di Indonesia: Negara Kuat dan Masyarakat Sipil yang Bergairah

Edition

1

ISBN/ISSN

0092-7678

Collation

33 hlm.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

320.05 Den d

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putu…

Skripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim terkait proses pembuktian hak milik atas tanah, dengan penelitian difokuskan pada analisis ka…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DEFACEMENT (PERETASAN) WEBSITE (Put…

Teknologi informasi semakin hari semakin berkembang dengan banyaknya manfaat yang kita dapatkan. Namun dibalik semua manfaat yang kita dapat dari berkembangnya suatu teknologi informasi pasti ada s…

RATIO LEGIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT DALAM …

Skripsi ini dibuat dengan judul “Ratio Legis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.” Tindak pidana persetubu…

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER GIGI ATAS MALPRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI (BEHEL…

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Hukum Perdata diman…