Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UNDANG- UNDANG NO.3 Tahun …

-

KOMENTAR terhadap PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terbaru mengenai …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 187 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Ham k

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STRATEGI DAN OPTIMALISASI)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Collation

viii, 174 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Wal p

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-414-207-3

Collation

xii, 288 hlm, 12 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 San p

PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF …

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga te…

TINDAK PIDANA KORUPSI, EDISI KEDUA

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-037-0

Collation

xii, 178 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Har t

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4026-0

Collation

xvi, 420 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Mul t

Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI Pada Tindak Pidana KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-1186-64-0

Collation

viii, 238 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Sja p

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

1, 2

ISBN/ISSN

979-41-4034-1

Collation

xiv, 311 hlm,; tab,; 22 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Mul p

HUKUM ADMINISTRASI Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua

Edition

2

ISBN/ISSN

978-602-422-017-4

Collation

xviii, 488 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.022 6 Lat h

ASAS KEKHUSUSAN SISTEMIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1248-62-4

Collation

vii, 117 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Pen p

HUKUM KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-930-7

Collation

xvi, 432 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Cha h

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERUBAHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERUG…

Judul skripsi ini Pertimbangan Putusan Hakim Atas Perubahan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 2515k…

MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORU…

ABSTRAK Skripsi ini mengkaji tentang Mekanisme Sistem Penyidikan oleh Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Adapun metode pada penelitian skripsi ini memak…

HASIL EKSAMINASI PUTUSAN PK PERKARA SUDJIONO TIMAN DAN BUNGA RAMPAI PENCEGAHA…

-

PEMIKIRAN ROMLI ATMASASMITA: Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-422-049-5

Collation

x, 342 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Wid p

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA PUTUSAN NOMOR 15 PID.SUS-TPK/2016/…

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang khusus yang tergolong berat. Namun dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi hakim justru menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) yan…

PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN …

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg dan Putu…

PERAN KEPALA DESA MUSI BANYUASIN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 97 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T631632022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT …

ABSTRAK Skripsi ini berujudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Studi Putusan PN Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg”. Adapun yang mel…

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEUANGA…

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Keuangan Negara”. Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya Kerugian-kerugian yang di alami…

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA …

Tindak pidana korupsi adalah hal yang kerap terjadi di negeri ini yang sangatlah merugian negara, lebih tepatnya merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kewe…

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UND…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pi…

PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KEJAKSA…

Pidana Uang Pengganti merupakan salah satu sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi berupa pembayaran uang pengganti diberikan sebagai upaya pemulihan ke…

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19: RASIONALITAS…

Skripsi ini di tulis dengan judul Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan). Korupsi terkatagori kejahatan Exta Ordinar…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK (STUDI PIDANA PENCUCIAN UANG …

Money laundering as a crime with an international dimension has a negative impact on the economy of a country. This money laundering crime can not only be carried out by individuals, but can also b…

PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI JALUR DIPLOM…

Korupsi merupakan ekstraordinary crime. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mekanisme pen…

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 20…

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menja…

PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATA…

Lembagaa Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana Hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berk…