PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGG…

Skripsi ini berjudul “PertanggunganJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi Facebook (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi …

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALI…

Penelitian ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan Di Media Online Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp”. Pembahasa…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER …

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/P…

PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBAT…

Skripsi ini berjudul PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS. Rumusan masalah yang di angkat oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana tahap pemeriksaan yan…

KEABSAHAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEM…

Skripsi ini berjudul “Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang” Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang relevan tentang …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA CARDING TERHADAP WARGA NEGARA AS…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUS…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pra). Rumusan masalah pad…

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG …

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam…

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUK…

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the sam…

LEGAL PROTECTION TO VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE DISABILITY IN THE CITY …

ABSTRACT Sexual violence is a problem that needs special attention, especially the cases involving children with disabilities as victims. The cases against children with disabilities are often stop…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI…

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA …

Legal aid is provided by the country through the government for he welfare of the people However , not many people know that there is free legal aid for the community Legal aid hot only for crimina…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Region…

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UN…

ABSTRAK Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan ke…

IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM …

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban ti…

PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DA…

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan administratif dan kewenangan penyidikan. Adanya unsur memaksa pada kewenangan administratif menjadikan kewenangan tersebut seringkali di…

INDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WI…

Tentara nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat indonesia yang dilatih dan dididik untuk menjaga keutuhan NKRI. TNI mempunyai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan kedinasannya…

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT …

Skripsi ini berjudul Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS Klas I Palembang. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang berperan di …

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN…

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg) Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu bara…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TE…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas da…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

Skripsi ini berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang). Adapun rumusan masalah dalam peneli…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGA…

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektivitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyel…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULI BANGUNAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG…

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULI BANGUNAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Masalah pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan serius untuk d…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS …

In the establishment of a limited company, procedure defects for ratifying the establishment of a limited liability company frequently occur, one of which is because the issued capital is not paid …

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang me…

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PRINSIP M…

Skripsi ini berjudul “Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Know Your Customer) di Kota Palembang.” Adapun latar belakang dalam pe…

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA…

ABSTRAK Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah memberantas perdaran gelap narkotika, sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak dapat sepenu…

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DA…

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi…

Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru

-

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 24 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.08 Feb d