PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP MAHASISWA MAGANG TIDAK DIBAYAR PA…

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap mahasiswa peserta magang dalam praktik magang tidak dibayar (unpaid internship) menjadi isu penting karena banyak perusahaan, termasuk B…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PASIEN ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN K…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan telemedisin yang semakin meningkat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membutuhk…

ANALISIS ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI T…

Penelitian ini berjudul Analisis Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Teori Penyertaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mre dan Putusan Nomor : 4…

PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putu…

Kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi dicantumkan ke dalam suatu dokumen atau akta autentik dan akta di bawah tangan yang disebut sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan akta yang di…

PENERAPAN NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI ASPEK P…

Penelitian ini dilatarbelakangi perdebatan dalam menilai keabsahan pencantuman Non-Competition Clause dalam perjanjian kerja. Pencantuman klausul ini dianggap membatasi hak pekerja sedangkan bagi p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENDERITA KERUGIAN PASCA OPERASI USUS BUNT…

Skripsi yang memiliki judul Perlindungan Hukum terhadap Pasien Penderita Kerugian pasca operasi usus buntu di rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang. Kasus dugaan malpraktik terjadi di RSMH Palemban…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DALAM…

Penyelenggaraan terhadap pinjaman online saat ini belum memiliki landasan hukum yang dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah dianggap melak…

PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPOR…

Norma ambang batas parlemen dan persentasenya menjadi salah satu elemen penting yang digunakan dalam proses pemilu, yang pada awalnya digunakan untuk mencapai stabilitas sistem pemerintahan preside…

PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGO…

Skripsi ini berjudul: Penentuan Status Barang Bukti Uang Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Peradilan Militer. Dalam Putusan Nomor 43-K/PM I-04/AU/…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KECEPEK (SENJATA API ILEGA…

Penelitian ini berjudul Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa sungai Ceper. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal yang dit…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN ILEGAL YAN…

Skripsi ini berjudul ‘Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang’ yang dilatar belakangi banya…

PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 166 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1680502025

KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH WARGA SIP…

Koneksitas merupakan proses hukum untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan bersama- sama ( delik penyertaan ) yang perkara pidana nya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Mili…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN YANG TERJAD…

Penelitian yang penulis lakukan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan yaitu seiring den…

PENERAPAN MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TA…

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un…

PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Harta waris merupakan hak bagi ahli waris yang telah ditinggalkan. Dalam pembagian harta waris seringkali menjadi permasalahan yang harus diselesaikan hingga keranah pengadilan. Pada praktiknya, da…

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM PENERBITAN KARTU K…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberlakukan untuk memperjelas status perkawinan dengan menerbitkan …

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN KORBAN MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION…

Tesis ini berjudul “Optimalisasi Pemeriksaan Korban Melalui Metode Scientific Crime Investigation Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian bertujuan untuk dapat di Optimalisa…

PERKAWINAN BEDA AGAMA (DISPARITAS CULTUS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 108 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1686082025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN…

Mahkamah Agung dalam hal ini merespon kebutuhan pemenuhan hak- hak perempuan selama menjalani proses persidangan, perlindungan hak selama persidangan sebagai pihak yang berperkara dan pemenuhan hak…

PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BE…

Before the enactment and legalization of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), regulations addressing sexual violence were found in several laws, such as the Child Protection Law, the Law on…

PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (…

Bagaimana penerapan asas koneksitas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor Nomor 85-K/PM I-04/AD/VIII/2024 dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak…

PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY PADA TINDAK PIDANA KORPORSI DI INDONESIA (…

Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pidana Pengganti adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Pada mulany…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BARANGNYA HILANG DI PENITIPAN BARAN…

Penitipan barang teijadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama Di Kota Palembang terdapat supermarket yang memi…

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDE…

Skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Pengaturan Tindak Pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2…

ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG…

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pada setiap Kementerian/Lembaga yang efektif dan efisien didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah Barang Milik Negara. Akan teta…

KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM…

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 menimbulkan kekaburan huku…

HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2…

Skripsi ini mengangkat isu hukum masalah hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum melalui regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umu…

PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PERSEKONGKOLA…

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode e-procurement. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan…

PENGGANTIAN KERUGIAN DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI …

Penelitian ini menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt//2023/PN Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat…