PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI PENGGUNAAN WEBSITE DALAM UPAYA MENINGKATKAN PE…

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Penerapan E-Government Melalui Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir”. Per…

PERAN SENTRA BUDI PERKASA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN BAGI KAUM DI…

The Budi Perkasa Palembang Center provides opportunities to participate in services and teaching in the form of rehabilitation and vocational programs, so that they have the opportunity to work in …

ANALISIS UPAYA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLO…

Enforcement of State Civil Apparatus discipline at the Office of the Agricultural Technology Assessment Center in Palembang City. As a manifestation of the implementation of Government Regulation N…

 ANALISIS UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPS…

This study aims to find out and analyze the efforts of the BKPSDM in enforcing ASN work discipline in Ogan Ilir Regency. The background of this research is the high level of violations of ASN work …

PERAN ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL) DALAM PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJU…

This research examines the role of a non-governmental organization, Zoological Society of London (ZSL), in Sembilang Dangku, South Sumatra. The forest and land fires that occurred in South Sumatra …

ANALISIS PROMOSI JABATAN BERBASIS KESETARAAN GENDER PADA INSPEKTORAT DAERAH P…

Masalah ketidakadilan gender merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial di Indonesia yang selalu menjadi tema menarik dan tetap akan menjadi tema urgensi dalam setiap pemikiran dan perencanaa…

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL …

Tingkat pengetahuan pada tiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun pada masyarakat pedesaan cenderung lebih sulit untuk menerima dan mengadopsi sebuah informasi. Dimana hal tersebut ber…

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKAN DEMOK…

Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu akan terus berkembang seiring dengan penyelenggaraan Pemilu dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga Pengawas Pemilu menjadi harapan untuk menj…

PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERA…

The implementation of Electronic Based Government System (hereinafter referred to as SPBE) in Regional Government is aimed at realizing efficient, effective, transparent and accountable work proces…

KUMPULAN UNDANG-UNDANG dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia KHUSUS KES…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-202-121-6

Collation

viii, 418hlm.; 25cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Her k

EKONOMI HIJAU: GREEN ECONOMY

-

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UN…

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi unt…

DETERMINAN PENUNGGAKAN MEMBAYAR IURAN JKN SEGMEN PBPU DI KECAMATAN KEPAHIANG …

The number of arrears of BPJS contributions for the PBPU group in Kepahiang sub-district is high at 43% of the total arrears in Kepahiang Regency. This study aims to determine the factors associate…

WILLINGNESS TO PAY IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEGMEN PBPU DI KECAMATAN …

The National Health Insurance Program (JKN) can be the right health insurance for informal sector workers in order to reduce the risk of the community bearing health costs at their own expense (out…

PERSEPSI PETANI TENTANG KENAIKAN TARIF JKN DI KECAMATAN MUARA TELANG TAHUN 2021

Farmers as JKN participants for Non-Wage Recipient Workers (PBPU) must pay monthly contributions to the Health Social Security Administration (BPJS). Based on presidential regulation number 64 of 2…

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN PESERTA JKN KA…

The National Health Insurance is a guarantee of participant protection to obtain health care and protection benefits. The increasing number of arrears every year is not in accordance with the incre…

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-29-8

Collation

xxxiv, 918 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM BUMD

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-68-0

Collation

viii, 112 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.724 Sud t

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.63 Und u

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 219 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.09 Und

UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK (JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA) UNDANG-UNDANG RI NO.3 T…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-24-4738-5

Collation

x, 258 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

368.4 Und u

STRATEGI PEMERINTAHAN, MANAJEMEN ORGANISASI PUBLIK

-

WEWENANG, TUGAS dan TANGGUNG JAWAB CAMAT

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 111 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.007 22 Sur w

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PEMBINAAN WILAYAH; Suatu Tinjauan dari S…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 199 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352 Pam k

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

222 hal.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

351 Soe h

Prospek OTONOMI DAERAH di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor yang…

Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat ya…

KEPALA DAERAH DAN PENGAWASAN DARI PUSAT

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 321 hlm. ; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

352 Nin k

SEJARAH PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA, Jilid 1

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 165 hlm. : ilus. ; 21cm

Series Title

-

Call Number

352.14 Soe s

MEKANISME PENGONTROLAN DALAM HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ; suatu stu…

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

58 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

351.093 Kah m

HUKUM PEMERINTAHN DAERAH di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-07-X

Collation

x, 150 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

352 Sun h