PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan h…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beber…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Region…

DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS

The Press Council is an institution that is given special authority according to Law Number 40 of 1999 concerning the Press to handle press cases. In the settlement of press cases reported to the P…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomo…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator dihar…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) d…

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is …

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang me…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

PROSIDING SEMINAR “SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-206-0

Collation

xviii, 94 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Pro p

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENCAPAIAN TUJUA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 104 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Dah r

PROSEDUR TETAP PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LAUT OLEH TNI ANGKATAN LAUT

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

75 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Pro p

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 148 hlm, 20 cm

Series Title

-

Call Number

343 Anw t

SISTEM PEMINDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-510-431-2

Collation

xii, 98 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Has s

URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-2-9

Collation

xiv, 86 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Yah u

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

123 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Wiy t

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-225-8

Collation

xxxiv, 232 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.012 Nel s

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI = PLEA BARGAINING & DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-898-7

Collation

xxv, 458 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.012 Nel d

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA …

Money Laundering is a special crime that is regulated outside the Criminal Code. In 2002 Indonesia was included in the category of a country that was not cooperative in eradicating the Crime of Mon…

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: LA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Collation

xii, 158 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Yah k

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH …

Corruption is categorized as an extraordinary crime (Educated Criminal), so it is necessary to have an extraordinary law enforcement method (extra ordinary) as a concrete step in eradicating corrup…

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG…

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara…

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

122 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.026 Und u

IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-96753-7-5

Collation

xx, 734 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

343.032 Yus i

 LEGALITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA K…

KPK mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun …