LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG TAHUN 1993

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 144 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Lem l

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NO.3387-3400

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 163 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Tam t

INDEKS TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERSEROAN-PERSEROAN TERBATA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 359 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Ind i

HIMPUNAN PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 610 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Him h

HIMPUNAN Peraturan Peraturan DAN Perundang- Undangan REPUBLIK INDONESIA

-

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN LENGKAP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-59-2

Collation

xi, 270 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Red u

HAK TANGGUNGAN ASAS- ASAS, KETENTUAN- KETENTUAN POKOK DAN MASALAH YANG DI HAD…

-

PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG, EDISI 2

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-490-3

Collation

xiii, 346 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Sya p

Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara-Republik Indone…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

279 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Rin r

HIMPUNAN PERATURAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

490 hlm.; tab.; 22 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 Him h

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI S…

Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PEMB…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 96 ayat (1) menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai pembentukan perda provinsi,anggaran,dan pengawasan,sesuai …

IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TERHADAP MA…

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN PASAL 22 Peraturan Daerah NO 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT DI KOTA PALEMBANG, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana Implementasi Pa…

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEN…

This study discussesthe synchronization of the authority of the Central Government and Local Government for the implementation of forestry in the local/region (Study of the Application of Article 1…

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 372 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 PER p

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH MASKAPAI P…

Skripsi ini berjudul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan”. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mengan…

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

66 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

657.95 Kem p

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

-

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA D…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-86-4

Collation

x, 83 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Oes n

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA D…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-85-7

Collation

xii, 82 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Oes n

ARAHAN MENTERI HUKUN DAN HAM RI DALAM RAPAT KERJA PIMPINAN KEMENTERIAN LUAR N…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 272 hlm. : ilus. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

348.05 Bad a