-
Membangun suatu teori dalam bidang hukum kenotariatan memerlukan kesepakatan dari semua pemangku atau mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Membangun teori ini tidak dapat dilakuka…
Penelitian dalam rangka Penulisan hukum (Skripsi) ini berjudul “LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA JABATAN NOTARIS”. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Ncgcri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.MdN, akibat hukum alas pcmbatalannya, dan bentuk tanggung jawab N…
ABSTRAK Berdasarkan aturan-nya Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris di panggil oleh Penyidik Kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta ak…
ABSTRAK Salah satu hal penting di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional adalah bagaimana diletakkannya kesadaran dari masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam …
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berupaya untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan suatu badan hukum dengan melakukan perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum yang awalnya manual me…
Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi konvensional mengutamakan keuntungan untuk kesejahteraan anggota dengan membungakan uang. Dalam koperasi …
ABSTRAK TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN Oleh : Rio Zentara, Joni Emirzon, Anna Sagita. Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat…
Notaris pemegang protokol dari notaris baik yang telah pensiun maupun Notaris yang telah meninggal dunia, tidak jarang dimintai keterangan oleh penegak hukum atas akta yang dibuat pada saat itu ole…
This study aims to examine the Arrangement of Notary Leave Rights in Urgent Circumstances, the main issues regarding how the arrangements for Notary Leave Rights in Urgent Circumstances can be used…
Corporations are one formn of media used by many people to conduct business activities with the aim of making a profit. This study aims to analyze the role of a Notary in relation to the obligation…
Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law Number 2 of 2014, that for the interest of the judicial process, investigators, publ…
ABSTRAK Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dibuat oleh Notaris ataupun PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.banyak Notaris/PPAT yang mengubah tanggal SKMHT…
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya mengatur mengenai batas maksimal dari honorarium. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan persaingan tidak sehat di antara notaris k…
A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and is required to use the Indonesian language in making a deed as regulated in the Law on Notary Positions. The purpose of…