PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi da…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang…

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasa…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum ya…

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…

Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/…

METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PEL…

This study aims to find out the teacher's method of applying grades the value of anti-corruption education in PPKn subject at SMA Negeri 7 South Bengkulu. This research was conducted using qualitat…

TINDAK PIDANA KORUPSI: Pemberantasan dan pencegahan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-428-642-5

Collation

xi, 216 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Mar t

Sumatera Ekspres 2023

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Bakal Banyak Masuk Penjara

Call Number

070.172 Sum s

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG B…

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana…

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KE…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain mengatur pidana pokok juga mengatur pidana tamb…

PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah ya…

KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN MODUS CRYPTO…

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Modus Cryptocurrency di Indonesia”. Pada saat ini terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat. Terdap…

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDAS…

Lembaga Negara Indonesia ialah Lembaga negara yang dibentuk dengan berdasarkan kepada UUD 1945, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Salah satu Lembaga Negara Indonesia ialah Kejaksaan RI, yan…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…

ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) …

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…

Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana…

 PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…

Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR …

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif, Tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif seringkali dilakukan oleh korporasi sepe…

PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMINJAMAN ENTITAS PERUSAHAAN LAIN SEB…

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pinjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb.…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONA…

ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh oleh oknum kepala sekolah SDN 079 kota Palembang atas nama terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. yang melakukan penyeleweng…

 PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK…

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan Putusan. Hakim No.6/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk dan No.43/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn-Tjk Dalam Menetapkan Putusan Pidana Suap pada Proyek PUPR. Penelitian dilakukan d…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (P…

This thesis examines the criminal responsibility of the Village Head as Perpetrators of Corruption Crimes in Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg and Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pl…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)�…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan h…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan …

PENGATURAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UPAYA…

Perkembangan dunia investasi di Indonesia pada era modern saat ini menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam kor…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beber…

ANALISIS FRAMING TALKSHOW MATA NAJWA EPISODE “KEADILAN BERSYARAT BAGI SELUR…

This study discusses the phenomena that occur with issuesinequality of law enforcement from discount cases or sentence reductionsto the perpetrators of corruption so that it reaps a lot of comments…