PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUS…

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”. Dala…

PENGATURAN INDEPENDENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG PARTIS…

Skripsi yang berjudul Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia ini membahas bagaimana hubungan antara pengaturan independensi partai politik …

KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI PIDANA POKOK DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP …

Karya tulis ini berjudul “Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional”. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada latar belakang terkai…

 PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN …

Skripsi berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI BAJING LONCAT OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG” ini dilatarbelakan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PERDAGANGAN ME…

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern disertai dengan berbagai macam keluaran teknologi zaman sekarang telah memunculkan beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam sektor perdagang…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATA…

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Malpraktik sebagai suatu tin…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS PEMBATASAN PENYELESAIAN UTA…

Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menginstruksikan untuk menolak permohonan pailit dan PKPU dengan menyatakan bahwa permohonan pailit dan PKPU terhadap Developer tidak memenuhi pembuktian yang sede…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap …

PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK OR…

ABSTRAK Di Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan mengenai hak milik yang kerap kali terjadi, misalnya penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah …

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG ATAS KLAIM DANA ASURANSI JI…

Banyaknya perselisihan, terutama terkait wanprestasi dalam asuransi jiwa oleh penanggung yang tidak mampu membayar klaim sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Hal ini menunjukkan pentingnya pema…

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU …

Skripsi ini berjudul PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG) Lembaga Pemasyarakatan …

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LE…

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred in Law Number. 2 of 1024 concerning the Position of Notaries. In carrying out thier pos…

PREDATORY PRICING PADA PROGRAM 12.12 BIRTHDAY SALE PT. SHOPEE INDONESIA DITIN…

Praktik Predatory pricing merupakan tindakan anti-persaingan yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dengan cara melakukan penetapan harga di bawah average variable cost (AVC). Tind…

STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) INDONESIA DENG…

Penelitian ini dilatarbelakangi karena timbulnya permasalahan-permasalahan hukum tepatnya pada suatu Perjanjian Kerahasian atau Non-Disclosure Agreement baik dalam proses pelaksanaannya maupun dala…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG DINYATAKAN PAILIT …

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkn Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun jum…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA S…

Perceraian ialah putusnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai perbuatan hukum, p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA PERIHAL DIKABULKANNYA GUGATAN ACTIO …

Penelitian ini dilandasi pada permasalahan hukum bisnis yang semakin meluas, dampak dari permasalahan itu kerap kali menggangu kepentingan hak subjek hukum lainnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3…

URGENSI RATIFIKASI UNCITRAL MODEL LAW WITH GUIDE TO ENACTMENT DALAM UPAYA PEL…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam UUK-PKPU. Kepailitan mengakibatkan seluruh aset debitor dilakukan eksekusi oleh kurator untuk me…

KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 92 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1736522025

INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYEL…

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian antara proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di arbitrase yang mengutamakan prinsip kerahasiaan dengan proses pemeriksaan pembatalan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITI…

Indonesia melegalkan cryptocurrency sebagai aset komoditas. Sebagai media investasi yang memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk mendapat keuntungan yang tinggi, cryptocurrency tidak menutup…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MODUS PENJUALAN MANUSIA K…

Perlindungan Hukum terhadap korban TPPO merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum d…

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PID…

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut…

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien.…

PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENG…

Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara na…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT PEL…

Skripsi ini berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Pelaku Obstruction of Justice (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.). Penelitian ini…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN N…

Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjaw…

RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYA…

Skripsi ini berjudul: RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101/K/PID/2024). Penel…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA JUAL BELI YAN…

The thesis entitled: Civil Liability of Land Deed Making Officials for Sale and Purchase Deeds Made Without the Owner's Knowing and There is Engineering by the Buyer (CASE STUDY Number. 3507 K / Pd…

TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK HAK ATAS TANAH

Seiring perkembangan era modernisasi, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Agraria dan Tata R…