Skripsi

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

---

Penilaian

---

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi atau saksi yang telah ada tidak dapat dihadirkan disebabkan saksi mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Ada beberapa kendala yang menyebabkan seseorang enggan menjadi saksi dalam Tindak Perkara Terorisme, diantaranya yaitu bagi yang awam hukum bukan suatu yg mudah, ada ancaman bila keterangannya ternyata tidak benar, tuntutan sumpah palsu, membuang waktu dan biaya, dan tak jarang saksi diperlakukan seperti tersangka/terdakwa. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka trauma dan takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketidakgunaan untuk memberikan kesaksiaan, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga mereka. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP. Tuntutan seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban yaitu dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
1107001698	T56617	T566172010	Central Library (REFERENCES)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T566172010

Publisher

Palembang : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2010

Collation

xiii, 86 hlm.; 28 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

345.025 98

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

unspecified

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
Perkara Terorisme-Indonesia

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Furika

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment