Image of LARANGAN PENCALONAN DIRI MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018)

Skripsi

LARANGAN PENCALONAN DIRI MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi Ini berjudul: Larangan Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99 /PUU-XVI/2018). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Aprroach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan bukan merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional yang dimiliki oleh seorang mantan terpidana pengguna narkotika, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menjamin hak konstitusional mantan narapidana untuk turut serta sebagai kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilihan umum. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 tidak terimplementasi sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan ini Komisi Pemilihan Umum melarang mantan pengguna Narkotika untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah. Padahal Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak mantan pengguna narkotika yang telah melalui proses rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018. Dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan juga mengikat.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107001682T46857T468572021Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T468572021
Publisher
Inderalaya : Fak. Hukum.,
Collation
x, 104 hlm,: 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.070 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum pemilu
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment