The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Skripsi

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Kurniawan, Budi - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Kejaksaan RI merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam dunia peradilan Indonesia. Kedudukan serta posisinya yang selama ini diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ternyata memunculkan pertanyaan serta perdebatan karena berbeda dengan tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan, yang mana diatur didalam ranah pemerintah (eksekutif). Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia, serta bagaimana sebaiknya posisi kejaksaan dilihat dari independensi kejaksaan itu sendiri lewat metode normatif yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai kekuasaan kehakiman memang mengakui adanya badan lainnya yang terkait dengannya namun tidak menjelaskan secara tegas bahwa kejaksaan berada di bawah kekuasaan kehakiman. Namun pada UU Kejaksaan menempatkan kejaksaan diranah eksekutif pada Pasal 2 ayat (1). Dengan adanya hal tersebut, independensi kejaksaan serta kedudukannya menjadi bahasan perdebatan. Hal ini karena fungsi dan kedudukan kejaksaan itu sendiri dirasa kurang tepat. Pembagian Kekuasaan yang kita ketahui membagi cabang kekuasaan yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal penting dari doktrin tersebut ialah terjadinya check and balances system dimana tiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan lainnya. Pengaturan mengenai keberadaan Kejaksaan menjadi satu atap dengan Yudikatif menjadi perlu demi legitimasi yang kuat serta menjaminnya independensi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107001683T58452T584522021Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T584522021
Publisher
Inderalaya : Fak. Hukum., 2021
Collation
xiii, 89 hlm,: 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum tata negara
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MURZ
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search