Skripsi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT DI BPKD KOTA PALEMBANG (Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg)
Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugikan bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran di dalam sosial dan di dalam ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang (Studi Putusan PN Palembang Nomor (20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg) bila ditinjau dari pemidanaan. Metode peneliitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana dalam putusan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesusai dengan teori teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang bila ditinjau dari pemidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2107001629 | T49468 | T494682021 | Central Library (Referens) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available