Skripsi

OPEN LEGAL POLICY DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

---

Penilaian

---

Skripsi ini membahas mengenai open legel policy dalam praktik ketetanegaraan di Indoensia. Open legal policy merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Akan tetapi, tidak adanya kejelasan mengenai open legal policy yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai tolak ukur untuk merumuskan serangkaian cara untuk menentukan apakah kebijakan tersebut termasuk kedalam open legal policy. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep open legal policy telah ada dan telah dipraktikkan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai parlementary threshold. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan salah satu contoh dari kebijakan hukum (legal policy) oleh pembentuk undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas mengatur mengenai materi muatan yang akan di buat oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang diberikan kebebasan dalam menentukan materi muatan dengan syarat materi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Open legal policy memiliki dua jenis, yaitu open legal policy mutlak artinya yang tidak dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dan open legal policy relatif yang artinya bahwa pembentuk undang-undang berhak untuk merumuskan seperti apapun yang dikendaki, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengaturnya, namun prinsip-prinsip yang mendasari isi pengaturannya harus dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian karena prinsip yang mendasari suatu norma adalah prinsip yang tidak bebas nilai. Kata Kunci : Indonesia, Ketatanegaraan, Open Legal Policy

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2107001649	T57218	T572182021	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T572182021

Publisher

Inderalaya : Fak. Hukum., 2021

Collation

xv, 101 hlm,: 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

342.598 07

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

hukum Tata negara Indonesia
Prodi Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MURZ

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment