Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO. 395/Pdt.G/2019/PA.LLG)
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian”, penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dalam perjalanannya perkawinan tidak selalu berjalan mulus namun dapat juga dapat kandas dikarenakan beberapa faktor tertentu yang menjadikan kedua bela pihak merasa tidak dapat lagi melanjutkan ikatan tersebut hinggat terjadilah suatu perceraian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakadilan yang diterima seorang wanita pada saat perceraian berlangsung, seperti mantan suami yang pergi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan oleh pengadilan kepadanya serta faktor-faktor lain yang mendeskriditkan hak dari seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan suatu keadilan. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni peraturan mahkamah agung (PERMA), PERMA sendiri ialah sebuah produk hukum dari mahkamah agung yang berisi dan dibentuk karena ketentuan yang bersifat hukum acara, bagi dunia hukum dan peradilan PERMA memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam menyelesaikan perkara sebagai bentuk Public Service. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan angin segar bagi perlindungan hukum bagi wanita yang menghadapi perkara perceraian dihadapan hukum. Skripsi ini sejatinya ditujukan untuk melihat mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilapangan, dengan melihat apakah Hakim telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam putusan nomor 395/Pdt.G/2019/PA.LLG. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (Case Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach).
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2107001587 | T48403 | T484032021 | Central Library (Referens) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available