The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Putri, Indriani Sari - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Kebijakan Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah membentuk Pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan pelayanan penanaman modal, sehingga penyelengaraan penanaman modal dilakukan secara efisien melalui mekanisme dan prosedur yang transparan. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama bagaimana pelaksanaan perizinan penanaman modal dan bagaimana implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha, dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif selain itu juga didukung pendekatan empiris. Pelaksanaan perizinan usaha dilaksanakan dalam satu atap, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah agar terciptanya keterbukaan proses yang sederhana, cepat, efisien serta melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha merupakan seluruhnya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasikan, sehingga kegiatan penanaman modal dilakukan dengan berkoordinasi antara Badan Penanaman Modal dengan Instansi Penanaman modal Provinsi dan/atau Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melayani 40 jenis perizinan yang terdiri atas 23 jenis perizinan dan 17 jenis non perizinan. Untuk 23 jenis izin yang dilayani pada unit Pelayanan terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
1107000340T53984T53984Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T53984
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2011
Collation
xi, 77 hlm.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.092 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
unspecified
Edition
-
Subject(s)
Hukum
Penanaman modal
Peranan Pemerintah Daerah
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
HALIM
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search