The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018

Skripsi

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018

Wijaya, Chandra - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah; a) Bagaimana TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018, b) apa akibat hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis, analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 pun dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasai berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Terdapat perubahan dari tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang akan menajdi pokok bahasan dalam skripsi ini. Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa; Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tanggung Jawab.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2007000467T38509T385092020Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T385092020
Publisher
Inderalaya : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya., 2020
Collation
xi, 94 hlm.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.020 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
unspecified
Edition
-
Subject(s)
Hukum
Pengadaan barang dan jasa
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
HALIM
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search