Image of PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 DAN PUTUSAN NOMOR 34–K/PM.I-02/AD/II/2019)

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 DAN PUTUSAN NOMOR 34–K/PM.I-02/AD/II/2019)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 dan Putusan Nomor 34–K/PM.I-02/AD/II/2019)”. Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan) namun dalam suatu perkawinan seorang pria dapat mempunyai lebih dari seorang istri atas izin pengadilan maupun izin dari sorang istri. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa adanya izin terlebih dahulu baik dari pengadilan maupun dari istri pertama. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas adalah 1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertaman dan 2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin dari isteri pertama dalam putusan perkara Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 dan Nomor 34–K/PM.I-02/AD/II/2019. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan yang lakukan tanpa adanya izin dari istri pertama terlebih dahulu merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 berupa pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dengan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer AD pada dan pada putusan Nomor 34–K/PM.I-02/AD/II/2019 berupa pidana pokok 9 (Sembilan) bulan penjara. Dan pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan terhadap dua putusan tersebut dipandang adil karena sebelum hakim memutuskan perkara tersebut terlebih dahulu dilihat hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2007000453T31528T315282020Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T315282020
Publisher
Inderalaya : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.,
Collation
xiii, 104 hlm.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
343.010 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
unspecified
Edition
-
Subject(s)
Hukum pernikahan
Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment