The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

Skripsi

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

Sholihun, Ahmad - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Persoalan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang) tentu saja hadir melihat realitas masyarakat yang masih dalam kategori menengah kebawah atau warga miskin. Secara data pada tahun 2013 keatas, terdapat 1,1 Juta penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang terkategori warga miskin. Hal tersebut fluktuatif dari tahun ketahun meskipun terkadang naik turun, tetapi dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumatera Selatan tidak pernah turun dari 1 juta penduduk yang terkategori miskin. Bahwa berdasarkan data dari LBH Palembang terdapat total kasus sebanyak 93 total perkara sepanjang 2018, dimana perceraian menyumbang persentase yakni sebesar 62 kasus. Adapun perkara perceraian yang dimaksud adalah perkara cerai gugat dan cerai talak. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat penulis yaitu Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum dan apakah faktor penghambat dan pendukung pemberian bantuan hukum untuk warga miskin dalam perkara perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif didukung dengan Empiris, Normatif melihat peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara, karena melihat bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa, prosedur bantuan hukum pada umumnya sama yang membedakan hanya harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau surat tunjangan sosial lainnya dan dimana kendala yang dihadapi pemohon sulit untuk mendapatkan surat tersebut tetapi demikian sekarang ini sudah didukung dengan Syarat yang dipermudah dari peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pemberian bantuan hukum, warga miskin, perceraian


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2007000346T31086T310862020Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T310862020
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Uiversitas Sriwijya., 2020
Collation
xii, 93 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
347.010 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Lembaga Bantuan Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search