Image of IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PELAKSANAAN SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19

Text

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PELAKSANAAN SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Pandemi covid-19 membawa dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, yang saat ini menggunakan persidangan secara teleconference. Pada penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi melalui teleconference pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Adapaun hasil penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarkan penyelenggaraan MA (Mahkamah Agung) membentuk PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang kelompok kerja administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara teleconference. Perma persidangan teleconference ini sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Permasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference dalam rangka pencegahan covid-19. Pada prinsipnya hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang di Rutan tempat terdakwa ditahan. Hambatan persidangan tindak pidana korupsi melalui teleconfernce terdiri dari faktor internal dan faktor ekternal. Untuk masa yang akan datang Pengaturan terhadap persidangan tindak pidana korupsi melalui teleconference oleh karena itu perlu ada perubahan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga mengatur secara tertulis peraturan persidangan secara teleconference tersebut.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107000519T47994T479942021Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T479942021
Publisher
Indralaya : Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 170 hlm.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.010 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Korupsi
Magister Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment