Skripsi
KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI ( Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi daerah)
Dalam penelitian ini penulis tertarik membahas mengenai kewenangan
penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi
kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan
tanaman industri,dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman
industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan
normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. teknik penarikan
kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui
bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan
kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan tanaman industri yaitu oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian
rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan,
penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana
bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi
kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan
ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan
hutan ideal sendiri yang pertamana harus dilakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan
pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2107000458 | T48022 | T480222021 | Central Library (REFERENCES) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available