Text

HUKUM MEREK INDONESIA

---

Penilaian

---

Walaupun negara kita merupakan anggota peserta Paris Union, namun masih ada kebebasan untuk mengatur undang- undang merek sendiri. Namun demikian harus diperhatikan bahwa ketentuan- ketentuan Konvensi Paris harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh perundang- undangan R.I. Dengan kata lain, Konvensi Paris Union masih memberikan kebebasan tiap- tiap negara untuk mengatur masalah hak milik perindustrian dalam perundang- undangan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
0101004759	B17764S	346. 048 8 Gau h 1989	Central Library (CIRCULATION)	Available
2101025261	B59136S	346. 048 8 Gau h 1989	Faculty of Law (Ruang Baca FH)	Available
2101025403	B72986S	346. 048 8 Gau h 1989	Faculty of Law (Ruang Baca FH)	Available
2101027943	B74752S	346. 048 8 Gau h 1989	Faculty of Law (Ruang Baca FH)	Available
2101027861	B74670S	346. 048 8 Gau h 1989	Faculty of Law (Ruang Baca FH)	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

346. 048 8 Gau h

Publisher

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., 1989

Collation

viii, 336hlm.;21cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

346. 048 8

Content Type

Text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

1

Subject(s)

Hukum merek

Specific Detail Info

Cet.3

Statement of Responsibility

jP, MI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment