Text
Analisis pengelolaan anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Anggaran di salah satu Program
yang ada di Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan optimal.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dan mendeskripsikan
secara spesifik tentang pengelolaan anggaran pada Badan Diklat Provinsi Sumatera
Selatan khususnya pada Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Aparatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah perencanaan anggaran,
penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Data
diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak Badan Diklat Provinsi
Sumatera Selatan dengan informan yaitu Kepala Sub Bagian Program, Staff Sub Bagian
Program, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff Bagian Keuangan dengan data
sekunder yaitu melalui data yang diperoleh terkait pengelolaan anggaran. Hasil analisis
dan interpretasi data menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan anggaran, Badan
Diklat Provinsi Sumatera Selatan menyusun perencanaan yang berlaku untuk jangka
menengah yaitu Rencana Strategis dan rencana jangka pendek yaitu Rencana Kerja.
Pada tahap penetapan anggaran, Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan membuat
daftar pelaksanaan anggaran setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Pada
tahap pelaksanaan anggaran, Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014
menghasilkan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,80 persen, hal ini disebabkan
oleh beberapa kegiatan tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal. Terakhir
pada tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Badan Diklat Provinsi Sumatera
Selatan membuat laporan keuangan yaitu Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca dan
Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan analisis penelitian, Badan Diklat Provinsi
Sumatera Selatan sebaiknya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar
dapat memberikan prioritas anggaran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
khususnya di bagian Keuangan agar memiliki pemahaman mendalam dengan peraturan
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
No copy data
No other version available