Text
Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah di kota palembang ditinjau dari teori pilihan publik
Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilih
pada pemilihan umum kepala daerah di kota Palembang merupakan rangkaian
dari aktivitas intelektual dan praktis dengan cara mengkaji dan secara kritis
menilai, untuk diambil kesimpulan tentang hasil implementasi kebijakan secara
politik – administrative.
Penelitian mengenai implementasi kebijakan ini menjadi penting dilakukan,
selain untuk mengetahui bagaimana proses implementasinya, juga untuk
memahami faktor-faktor kunci sukses yang dapat mendukung peningkatan
partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif,
dengan unit analisis organisasi yaitu Pemerintah kota Palembang. Data diperoleh
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan
studi pustaka.
Kebijakan dalam implementasi ini bersifat distributive yang dapat dipahami
sebagai pendekatan dari teori pilihan public (public choice theory). Secara
normative – kontekstual, pemerintah yang menjadi stakeholder pemilukada telah
menjalankan peran dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada
pemilukada, yakni: melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat
(pemilih). Koordinasi yang terjalin, terjadi dalam dua bentuk, yang bersifat
strategis dan bersifat taktis. Namun, proses implementasi kebijakannya buruk.
Karena, pemerintah sebagai implementator kebijakan tidak dapat memahami apa
yang menjadi selera pribadi (self interest) masyarakat (pemilih) sebagai sasaran
implementasi kebijakan.
Pemerintah sebagai implementator kebijakan sebaiknya juga dapat
memahami factor-faktor kunci sukses (key success factor), yang dapat mendukung
peningkatan partisipasi pemilih dan menjadi critical areas bagi kebijakan
peningkatan partisipasi pemilih, yakni: Dukungan Sumberdaya Anggaran
berkesinambungan, Jejaring Kerjasama Stakeholders, pengejawantahan Fungsi
Pendidikan Politik secara universal, dan kesadaran kolektif Partai Politik.
No copy data
No other version available