Skripsi

KEWENANGAN QUASI PERADILAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MENUJU PERADILAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN

---

Penilaian

---

Indonesia melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, di mana pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kewenangan ajudikasi dalam bentuk quasi peradilan terkait sengketa pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu dengan objek sengketa pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilu dan objek sengketa proses pemilu berupan Keputusan dan atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penerapan pelaksanaan kewenangan quasi peradilan pada Bawaslu masih terdapat legal gap antara dass sein dan das sollen, sehingga menimbulkan hambatan-hambatan ketika putusan Bawaslu sebagai produk hukum tidak ditindaklanjuti oleh KPU selaku eksekutor putusan. Pembahasan dalam penelitan disertasi ini terkait, Kewenangan quasi peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kewenangan quasi Peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakkan hukum pemilihan umum, dan Kewenangan quasi peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum menuju peradilan pemilihan umum yang berkeadilan di masa yang akan datang. Metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan filsafat, peraturan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan futuristik. Pengembangan gagasan konsep yang ditawarkan perlu penguatan regulasi undang-undang pemilu dan pelaksanan putusan terkait kewenangan quasi peradilan pada Bawaslu, penegakan hukum terkait substansi hukum, pranata hukum dan budaya hukum pada Bawaslu, dan mentransformasi kewenangan quasi peradilan pada Bawaslu menjadi peradilan kuhsus pemilu untuk mewujudkan peradilan pemilu yang indepeden, berkeadilan, dan berkepastian hukum di masa yang akan datang.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2507006569	T186119	T1861192025	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1861192025

Publisher

Palembang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025

Collation

xlii, 433 hlm.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

342.070 7

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

other (computer)

Edition

-

Subject(s)

Hukum pemilu
Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment