The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PENGANGGARAN GAJI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA APBD

Skripsi

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PENGANGGARAN GAJI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA APBD

Putra, Zikri Rahmat - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Gaji dan tunjangan, sebagai komponen utama kesejahteraan, dialokasikan melalui proses penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kompleks dan rentan terhadap berbagai persoalan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip-prinsip good governance dalam proses tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan prinsip good governance dalam proses penganggaran gaji guru dan tenaga kependidikan pada APBD dan Bagaimana seharusnya pengaturan prinsip good governance dalam proses penganggaran gaji guru dan tenaga kependidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan prinsip good overnance dalam proses penganggaran gaji guru saat ini masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan umum pengelolaan keuangan daerah. Meskipun prinsip supremasi hukum telah menjadi dasar, namun prinsip-prinsip krusial seperti partisipasi belum terlembagakan secara eksplisit dan kuat dalam setiap tahapan penganggaran, sehingga menyisakan celah bagi inkonsistensi dan lemahnya pengawasan. Kedua, berdasarkan analisis ditemukan bahwa pengaturan yang ideal menuntut adanya norma hukum yang lebih spesifik :. Norma ini harus melembagakan keterlibatan formal organisasi profesi guru, mewajibkan partisipasi secara terperinci, dan membangun mekanisme akuntabilitas dan transparan yang jelas dengan sanksi yang tegas.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2507006458T186089T1860892025Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1860892025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation
xii, 175 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
352.480 7
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Penganggaran Gaji Guru
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related
TitleEditionLanguage
Sistem pengolahan data gaji guru pada SMA Aisyiyah 1 Palembangid
ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN APLIKASI GOOD GOVERNANCEid
File Attachment
  • PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PENGANGGARAN GAJI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA APBD
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search